SULTON.ID – Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Atas kunjungan itu Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengapresiasi keberanian Jokowi sebagai inisiatif Indonesia yang turut andil dalam ketertiban dunia.
“Keberpihakan Indonesia adalah pada perdamaian dunia, dan mengakhiri tragedi kemanusiaan,” ujar Hikmahanto seperti dikutip dari Pikiran Rakyat pada Senin, (27/6/2022).
Hal ini pun tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Indonesia melakukan kunjungan tersebut dengan memegang teguh, pada politik luar negeri bebas aktif.
Guru Besar UI tersebut menyatakan, bahwa selama ini Indonesia tidak pernah berpihak kepada negara Ukraina maupun negara Rusia.
Oleh karena itu Indonesia tidak memberikan bantuan berupa senjata kepada Ukraina, selain itu Indonesia juga tidak memberikan dukungannya kepada Negara Rusia.
Yang perlu diketahui, rencana kunjungan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari tahu apa hal-hal yang dapat disepakati, oleh negara yang tengah bersitegang ini agar melakukan gencatan senjata.
Sehingga diharapkan, spirit perdamaian yang dibawa dari Indonesia melalui Presiden Jokowi ini dapat meredakan ketegangan antara Moskow dan juga Kiev
Sebelumya pada April lalu Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan komunikasi via telpon dengan kedua pimpinan Rusia dan Ukraina
Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, mengatakan bahwa Jokowi merupakan pemimpin Asia pertama yang melakukan kunjungan ke negara yang sedang dalam konflik panas ini.
“Presiden Jokowi merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut,” ujar Retno.
Retno mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini, menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan.
Jokowi mencoba memberikan kontribusi, dalam menangani krisis pangan yang timbul karena adanya perang di kedua negara tersebut.
Konflik antara Ukraina dan Rusia tersebut, memberikan dampak yang dirasakan oleh semua negara khususnya negara berkembang dan negara yang memiliki penghasilan rendah.
