Provinsi Banten Ikut Sukseskan Pelayanan KB Sejuta Akseptor Serentak se-Indonesia

Seremoni Pelayanan KB Sejuta Akseptor di Provinsi Banten, yang dihelat di Kantor Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. (foto: sulton.id)

SULTON.ID – Provinsi Banten ikut mensukseskan program Pelayanan KB Sejuta Akseptor Serentak se-Indonesia yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada Rabu (15/6/2022).

Banten sendiri pada pukul 09.30 Wib sudah berhasil melayani 1.806 akseptor dari total 93.000 akseptor yang ditargetkan.

“Kami berjejaring dengan semua mitra dari asosiasi klinik dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Banten, kabupaten/kota se-Banten, dan TNI. Jadi kita berkolaborsi mengeroyok target sejuta akseptor,” kata Kepala Perwakilan Dadi Roswandi, saat ditemui di Pamulang, Tangerang Selatan.

Di tempat yang sama, Ketua IBI Provinsi Banten, Yani Purwasi optimis, Banten mampu memenuhi target pelayanan KB sebanyak 93.000 akseptor.

“Kami kerahkan semua bidan di Banten untuk sukseskan program ini, ada sekitar 9.587 bidan se-Provinsi Banten. Kami optimis, dengan kolaborasi dan dukungan pemerintah, kita bisa capai target itu,” terang Yani Purwasi.

Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN, Safrina Salim mengatakan, Banten termasuk daerah yang memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia, yaitu 294.862 balita. Jumlah tersebut berdasarkan hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021.

“Banten kita dorong terus bergerak kencang agar stunting di tahun 2024 ini dapat turun di posisi 14 persen,” kata Safrina kepada awak media.

Safrina menjelaskan, BKKBN telah melakukan berbagai strategi mempercepat penurunan stunting nasional, yang dimulai dari sejak calon pengantin hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga mengawal agar calon pengantin tidak anemia, tidak kekurangan energi kronis atau lingkar lengan atasnya di bawah 23 cm dan tidak menikah di bawah 19 tahun,” kata Safrina.

Kalau pun menikah di bawah 19 tahun, lanjut Safrina, BKKBN akan memberikan edukasi agar tidak hamil terlebih dahulu.

“Wanita kalau hamil di bawah usia 19 tahun, yang seharusnya masih bisa tinggi dan berkembang itu berhenti. Karena semua yang dibutuhkan sudah dibagi ke janinnya,” ujarnya.

Di samping itu, kata Safrina, BKKBN juga telah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan/Nakes, Kader PKK, dan kader KB. TPK bertugas mendampingi keluarga yang berisiko stunting.

Related posts